BRUSSELS. Para menteri zona Eropa sepakat memberi Siprus dana talangan senilai 10 miliar euro (setara US$ 13 miliar). Bailout itu turun lantaran Siprus terancam bangkrut.
Siprus menjadi negara kelima setelah Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol yang terpaksa meminta bantuan zona Euro dalam serial krisis utang Eropa sejak 2010.
Setelah 10 jam rapat semalam, para menteri keuangan dari blok euro baru setuju meneken paket bail out yang lebih kecil dari harapan Siprus. Dana talangan itu terutama ditujukan untuk merekapitalisasi bank-bank di negeri kepulauan Mediterania itu. Bank-bank tersebut terpukul keras oleh restrukturisasi utang Yunani tahun lalu.
"Grup Euro mampu mencapai kesepakatan politik dengan otoritas Siprus dalam perjanjian ini. Bantuan keuangan untuk Siprus ditujukan untuk menjaga stabilitas keuangannya dan zona Euro secara keseluruhan," ujar Menteri Keuangan Belanda Jeroen Dijsselbloem yang mengetuai rapat itu kepada wartawan.
Menurut info pejabat senior zona Euro kepada Reuters, Siprus setuju untuk menaikkan pajak perusahaan sebesar 2,5%-12,5% sebagai ganti paket dana darurat itu.
Siprus juga akan mengenakan pajak 9,9% dari nilai deposito yang berjumlah di atas 100.000 euro di bank. Untuk nilai yang lebih kecil, dikenakan pajak 6,75%. Akan ada juga pajak bunga deposito.
Kebijakan pajak tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan Siprus dan membatasi jumlah pinjaman yang diperlukan dari zona Euro. Dengan begitu, utang Siprus bisa ditekan sehingga negara itu dapat membayarnya.
Secara terpisah, menteri-menteri zona Euro setuju menambah jangka waktu (maturity) dana darurat Irlandia dan Portugal. Ini dilakukan untuk memuluskan kembalinya kedua negara ke pasar pembiayaan tahun ini dan tahun depan.
Sambut IMF
Menurut Dijsselbloem, dengan paket dana darurat, utang Siprus bisa turun ke 100% dari PDB di tahun 2020. Ia menambahkan, zona Euro juga menyambut bailout dari International Monetary Fund (IMF).
Pimpinan IMF chief Christine Lagarde yang menghadiri rapat di Brussels itu mengatakan, IMF sedang mempertimbangkannya. Selama ini IMF memainkan peranan penting dalam sejumlah bailout zona Euro.
"Kami percaya proposal itu berkelanjutan bagi ekonomi Siprus, karena itu dibiayai penh. IMF menimbang untuk berkontribusi dalam paket ini...jumlah pastinya masih belum ditentukan," ujarnya.
Derita Siprus
Siprus merupakan negeri kepulauan kecil dengan PDB hanya mendekati 0,2% dari total ekonomi blok Euro. Negara yang beribukota Nikosia ini mengajukan permohonan bailout Juni tahun lalu. Namun, negosiasi bailout terhambat oleh pemilu presiden di Februari.
Tanpa bantuan darurat, Siprus akan mengalami gagal bayar sehingga mengancam kepercayaan pasar terhadap keuangan zona Euro.
Siprus tadinya memperkirakan kebutuhan dana daruratnya mencapai 17 miliar euro. Jumlah itu nyaris sebanding dengan nilai output ekonominya dalam setahun. Sebanyak 10 miliar euro dari dana itu direncanakan untuk merekapitalisasi bank, sedang 7 milar euro lainnya untuk membayar utang dan membiayai operasional umum pemerintahan.
Namun, permintaan itu tak dikabulkan. Sebab, pinjaman sebesar itu dapat menaikkan tingkat utang ke level yang sangat tinggi sehingga bakal sulit bagi Siprus untuk membayarnya.
Para pembuat kebijakan zona euro berpikir bahwa Siprus hars mencukupi kekurangannya dengan usaha sendiri. IMF telah menekankan ide bahwa para deposan di bank-bank Siprus harus menanggung sebagian ongkos bailout negaranya. Namun, baik Siprus, Komisi Eropa, maupun beberapa anggota ECB menolak usul ini.
Tetap saja, pada akhirnya para deposan bakal terkena dampaknya.
"Ukuran sektor perbankan sangat besar sehingga kami harus membentuk program yang sangat spesifik, dan kami pikir ini membenarkan kami untuk melibatkan para deposan," kata Dijsselbloem.
Siprus menjadi negara kelima setelah Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol yang terpaksa meminta bantuan zona Euro dalam serial krisis utang Eropa sejak 2010.
Setelah 10 jam rapat semalam, para menteri keuangan dari blok euro baru setuju meneken paket bail out yang lebih kecil dari harapan Siprus. Dana talangan itu terutama ditujukan untuk merekapitalisasi bank-bank di negeri kepulauan Mediterania itu. Bank-bank tersebut terpukul keras oleh restrukturisasi utang Yunani tahun lalu.
"Grup Euro mampu mencapai kesepakatan politik dengan otoritas Siprus dalam perjanjian ini. Bantuan keuangan untuk Siprus ditujukan untuk menjaga stabilitas keuangannya dan zona Euro secara keseluruhan," ujar Menteri Keuangan Belanda Jeroen Dijsselbloem yang mengetuai rapat itu kepada wartawan.
Menurut info pejabat senior zona Euro kepada Reuters, Siprus setuju untuk menaikkan pajak perusahaan sebesar 2,5%-12,5% sebagai ganti paket dana darurat itu.
Siprus juga akan mengenakan pajak 9,9% dari nilai deposito yang berjumlah di atas 100.000 euro di bank. Untuk nilai yang lebih kecil, dikenakan pajak 6,75%. Akan ada juga pajak bunga deposito.
Kebijakan pajak tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan Siprus dan membatasi jumlah pinjaman yang diperlukan dari zona Euro. Dengan begitu, utang Siprus bisa ditekan sehingga negara itu dapat membayarnya.
Secara terpisah, menteri-menteri zona Euro setuju menambah jangka waktu (maturity) dana darurat Irlandia dan Portugal. Ini dilakukan untuk memuluskan kembalinya kedua negara ke pasar pembiayaan tahun ini dan tahun depan.
Sambut IMF
Menurut Dijsselbloem, dengan paket dana darurat, utang Siprus bisa turun ke 100% dari PDB di tahun 2020. Ia menambahkan, zona Euro juga menyambut bailout dari International Monetary Fund (IMF).
Pimpinan IMF chief Christine Lagarde yang menghadiri rapat di Brussels itu mengatakan, IMF sedang mempertimbangkannya. Selama ini IMF memainkan peranan penting dalam sejumlah bailout zona Euro.
"Kami percaya proposal itu berkelanjutan bagi ekonomi Siprus, karena itu dibiayai penh. IMF menimbang untuk berkontribusi dalam paket ini...jumlah pastinya masih belum ditentukan," ujarnya.
Derita Siprus
Siprus merupakan negeri kepulauan kecil dengan PDB hanya mendekati 0,2% dari total ekonomi blok Euro. Negara yang beribukota Nikosia ini mengajukan permohonan bailout Juni tahun lalu. Namun, negosiasi bailout terhambat oleh pemilu presiden di Februari.
Tanpa bantuan darurat, Siprus akan mengalami gagal bayar sehingga mengancam kepercayaan pasar terhadap keuangan zona Euro.
Siprus tadinya memperkirakan kebutuhan dana daruratnya mencapai 17 miliar euro. Jumlah itu nyaris sebanding dengan nilai output ekonominya dalam setahun. Sebanyak 10 miliar euro dari dana itu direncanakan untuk merekapitalisasi bank, sedang 7 milar euro lainnya untuk membayar utang dan membiayai operasional umum pemerintahan.
Namun, permintaan itu tak dikabulkan. Sebab, pinjaman sebesar itu dapat menaikkan tingkat utang ke level yang sangat tinggi sehingga bakal sulit bagi Siprus untuk membayarnya.
Para pembuat kebijakan zona euro berpikir bahwa Siprus hars mencukupi kekurangannya dengan usaha sendiri. IMF telah menekankan ide bahwa para deposan di bank-bank Siprus harus menanggung sebagian ongkos bailout negaranya. Namun, baik Siprus, Komisi Eropa, maupun beberapa anggota ECB menolak usul ini.
Tetap saja, pada akhirnya para deposan bakal terkena dampaknya.
"Ukuran sektor perbankan sangat besar sehingga kami harus membentuk program yang sangat spesifik, dan kami pikir ini membenarkan kami untuk melibatkan para deposan," kata Dijsselbloem.
Sumber :Kontan
